Pendaftaran merek bagi korporasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari strategi pelindungan aset takberwujud (intangible assets) dan manajemen risiko bisnis. Kegagalan dalam melakukan penelusuran (trademark clearance) maupun kesalahan penetapan klasifikasi barang/jasa dapat berakibat fatal—mulai dari usul penolakan oleh DJKI hingga sengketa di Pengadilan Niaga.

Bagi tim in-house legal dan manajemen korporasi, memastikan keamanan portofolio merek memerlukan mitra hukum yang teruji. Konsultanki.com telah berpengalaman di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)—khususnya merek—selama lebih dari 18 tahun, serta dipercaya dalam menangani pendaftaran, manajemen portofolio, dan sengketa merek untuk berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan-perusahaan besar berskala nasional dan multinasional di Indonesia.

Artikel ini menyajikan panduan komprehensif berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai standar acuan korporasi.

---

1. Analisis Kelayakan Merek (Trademark Clearance & Risk Assessment)

Sebelum mendaftarkan merek perusahaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tahap krusial yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan potensi penolakan substantif.

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 20/2016, permohonan merek akan ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu (first-to-file system) untuk barang/jasa sejenis.
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis (yang memenuhi kriteria tertentu).
3. Indikasi Geografis terdaftar.

Catatan Legal: "Persamaan pada pokoknya" dinilai dari kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur, maupun persamaan bunyi ucapan (fonetik) yang dapat menimbulkan penyesatan atau penipuan pada konsumen.

 

Checklist Penelusuran Merek untuk Tim Legal Korporasi:

• Penelusuran Fonetik & Visual: Memeriksa kemiripan pengucapan dan logo pada basis data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).
• Evaluasi Merek Terkenal (Well-Known Mark): Menilai apakah ada nama domain, badan hukum, atau merek global bereputasi tinggi yang berpotensi memicu oposisi.
• Uji Itikad Baik (Good Faith Test): Memastikan merek yang diajukan tidak meniru, menjiplak, atau memanfaatkan ketenaran merek lain.

---

2. Strategi Pemilihan Kelas Merek (Nice Classification) untuk Korporasi

Salah satu kekeliruan umum perusahaan saat memproteksi merek adalah mendaftarkan merek hanya pada satu kelas utama, tanpa mempertimbangkan lini bisnis turunan, rencana ekspansi (future pipeline), atau struktur holding company.

• KELAS INTI (Core Business): Perlindungan pada produk/jasa utama saat ini.
• KELAS EKSPANSI (Pipeline): Perlindungan pada lini bisnis 3–5 tahun ke depan.
• KELAS DIGITAL & EKOSISTEM: Perlindungan aplikasi, software, & e-commerce.

Contoh Penerapan Klasifikasi Multi-Sektor:

• Perusahaan Perbankan / Fintech: Membutuhkan perlindungan di Kelas 36 (Jasa Keuangan/Perbankan), Kelas 9 (Aplikasi Mobile/Software), dan Kelas 42 (Pengembangan Software/SaaS).
• Perusahaan F&B / Restoran Chain: Membutuhkan perlindungan di Kelas 43 (Layanan Restoran/Kafe), Kelas 29/30 (Bahan Makanan/Minuman Olahan), dan Kelas 35 (Franchise/Waralaba & Manajemen Bisnis).

---

3. Tahapan & Prosedur Pendaftaran Merek Perusahaan

Prosedur pendaftaran merek korporasi dilakukan secara elektronik melalui sistem DJKI dengan tahapan utama sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Formalitas: DJKI memeriksa kelengkapan dokumen administratif (Surat Pernyataan Hak, Surat Kuasa jika via Konsultan HKI, KTP/Paspor Direksi, Akta Pendirian Perusahaan & SK Pengesahan, NPWP Perusahaan dan NIB).
2. Masa Pengumuman / Publikasi (2 Bulan): Pihak ketiga berhak mengajukan keberatan (oposisi) jika merasa merek yang dimohonkan melanggar hak mereka.
3. Pemeriksaan Substantif (Maksimal 150 Hari Kerja): Pemeriksa merek DJKI menilai apakah merek memenuhi syarat substantif atau terdapat alasan penolakan.
4. Penerbitan Sertifikat: Jika lolos pemeriksaan substantif, sertifikat merek diterbitkan dengan masa perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang.

---

4. Mitigasi Risiko: Menghadapi Usul Penolakan Substantif

Jika DJKI mengeluarkan Surat Usul Penolakan, tim legal perusahaan memiliki waktu 30 hari kerja untuk mengajukan tanggapan tertulis (sanggahan/objection response).

Strategi Penyusunan Tanggapan Penolakan Merek:

• Diferensiasi Konseptual & Segmentasi Pasar: Menguraikan perbedaan mendasar pada konsep visual, target konsumen, saluran distribusi (distribution channel), dan tingkat harga.
• Pembatasan Spesifikasi Barang/Jasa: Menghapus atau mempersempit uraian barang/jasa pada kelas yang saling bersinggungan (overlapping).
• Pengajuan Surat Persetujuan (Letter of Consent) / Perjanjian Co-existence: Jika memungkinkan secara regulasi dan komersial antara kedua pihak.

---

5. Aspek Pasca-Pendaftaran: Lisensi, Pengalihan, dan Non-Use Risk

Perlindungan merek korporasi tidak berhenti setelah sertifikat diterbitkan. Beberapa aspek legal operasional yang wajib dipatuhi antara lain:

1. Pencatatan Pengalihan Hak (Assignment): Jika terjadi merger, akuisisi, atau restrukturisasi aset antar-anak perusahaan, pengalihan hak merek wajib dicatatkan di DJKI agar mengikat pihak ketiga.
2. Pencatatan Perjanjian Lisensi: Penggunaan merek oleh anak perusahaan, pemegang waralaba (franchisee), atau pihak ketiga wajib disertai Perjanjian Lisensi yang dicatatkan di DJKI.
3. Mitigasi Risiko Non-Use Cancellation (Pasal 74): Merek yang tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa sejak tanggal terdaftar dapat digugat hapus oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga.

---

Kesimpulan & Kepercayaan Korporasi

Pengelolaan dan pendaftaran merek perusahaan menuntut presisi hukum tingkat tinggi guna menghindari risiko kerugian aset di masa depan.

Dengan rekam jejak lebih dari 18 tahun mendampingi berbagai perusahaan BUMN, korporasi skala besar, hingga perusahaan nasional, Konsultanki.com siap menjadi mitra strategis in-house legal Anda. Percayakan perlindungan portofolio Kekayaan Intelektual perusahaan Anda kepada Konsultan HKI Terdaftar yang berpengalaman dan terpercaya.

Butuh Konsultasi Awal / Trademark Clearance untuk Perusahaan Anda?

Hubungi tim ahli kami di Konsultanki.com melalui kontak resmi atau WhatsApp untuk mendapatkan analisis komprehensif terkait portofolio merek korporasi Anda hari ini.

 

👉 Please Contact Us :

Klik Gambar WA diatas 0813.17.906.136

Jika Perusahaan anda memiliki banyak sertifikat merek yang perlu di perpanjang, kami menyediakan jasa perpanjangan sertifikat merek anda dengan cepat dan tidak ribet karena semua dilakukan dengan cara digital dan dikirimkan semua persyaratan melalui email kepada kami, jadi anda tidak perlu bermacet-macet untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan perpanjangan merek anda.

Suatu sertifikat merek dapat untuk mulai diperpanjang dalam waktu 6 bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek. Jika suatu sertifikat merek lewat waktu maka masih bisa diberikan kesempatan maksimal sampai 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan sertifikat merek untuk memperpanjang mereknya namun dengan dikenakan denda 2 kali lipat.

Mempercayakan monitoring perpanjangan merek sangat direkomendasikan untuk dibantu oleh Konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar agar semua portfolio sertifikat merek-merek perusahaan anda tidak lewat waktu. Untuk jasa ini, kami memberikan jasa monitoring untuk memonitor merek-merek anda karena kami memiliki aplikasi trademark monitoring system untuk memonitor deadline perpanjangan merek-merek perusahaan anda.

Dokumen apa sajakah untuk memperpanjang Sertifikat Merek itu ?

Berikut adalah dokumen yang diperlukan :

(1) Surat Pernyataan bahwa merek masih digunakan dalam perdagangan barang/jasa (template akan diberikan oleh Konsultan HKI).

(2) Sertifikat Merek 

(3) Data Legalitas Perusahaan yang terdiri dari : Akta Perusahaan dan Pengesahan, Akta Perubahan Perusahaan dan Pengesahan, NPWP Perusahaan, NIB, KTP Direktur Utama atau Direktur

(4) Nama PT, Alamat PT, Email dan No Telepon Perusahaan

(5) Merek dan Logo dalam bentuk .jpeg

(6). Surat Kuasa Konsultan HKI untuk Proses Perpanjangan Merek (template akan diberikan oleh Konsultan HKI)

Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Konsultan HKI dapat ditandatangani secara digital dan diberikan ematerai sehingga lebih simple semua serba digital.

Jika anda Ingin memperpanjang Sertifikat Merek Perusahaan anda dengan cepat dan simpel dan tidak ribet segera saja kontak kami : 

👉 Please Contact Us :

Klik Gambar WA diatas 0813.17.906.136

 私たちは、インドネシア共和国法務省より正式に認定および宣誓を受けた、インドネシアの登録済み正式知的財産コンサルタント（Konsultan KI）です。18年以上の豊富な知的財産（IP）実務経験を持ち、これまでに数多くのインドネシア企業によるインドネシア知的財産総局（DJKI・法務省）への商標登録をサポートしてまいりました。

さらに、インドネシア国内企業の商標登録手続きのみならず、海外（特に日本等）の商標権者・ライセンサーである外国企業と、インドネシア国内のライセンシー（実施権者）企業との間における「商標ライセンス契約の記録手続き」についても、数多くの実績を有しています。なお、インドネシアにおける商標ライセンスの記録手続きは、弁護士ではなく必ず知的財産コンサルタントの支援を受けて行う必要がある法定業務です。

商標法（2016年法律第20号第1条第18項）において、ライセンスとは、登録商標の所有者が法的規制に基づき書面による契約を通じて、第三者に登録商標の使用することを許可することを指します。

インドネシア共和国法務省DJKIへの「商標ライセンス契約の記録（登録）」が極めて重要な理由は以下の通りです：

「記録（登録）されていないライセンス契約は、第三者に対して法的効力を持たない」（2016年法律第20号第1項第42条第5項）

【規定の解説】

もしライセンス契約がインドネシア法務省DJKIに記録されていない場合でも、契約当事者間（商標権者とライセンシー）の間では、民事上の契約として有効かつ拘束力を維持します。しかしながら、国家（公的機関）によってライセンス権が公的に認められていないため、ライセンシーは無断で商標を使用する第三者に対して、民事上の損害賠償請求や刑事告訴を行うことができません。

このライセンス契約のスキームを活用することで、インドネシア企業は高額な製造コストやインフラ投資を自ら負担することなく、製品の製造やコンセプト開発を海外のパートナー企業（日本の自社工場を持つメーカー等）に任せ、インドネシア国内でのマーケティングおよび販売活動に100％集中することが可能になります。

私たちがこれまでサポートしてきた実績の一つとして、日本の自社工場で製品を製造し正式に商標登録を保有する外国企業と、インドネシア国内における販売に特化したインドネシア企業を繋ぐ、クロスボーダーのライセンス契約記録があります。これにより、インドネシア企業は莫大な製造コストをかけずに、日本で製造された高品質な製品をインドネシア市場で効果的に展開・販売することに成功しています。

👉 インドネシアでの商標登録およびクロスボーダー・ライセンス契約について、日本のパートナー様や企業様からのご相談を心よりお待ちしております。お問い合わせ・ご連絡は下記リンクよりお願いいたします：

• E-Mail: ip@konsultanki.com

• Website: www.konsultanki.com

• Büro: Jakarta, Indonesien

MULA Kantor Indonesia Lt. 2

Haery 1 Building

Jl. Kemang Selatan No.151, RT.4/RW.4, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560

Phone : +62-21 7814737

Mobile Number : +62 813  17 906 136

Metatag / SEO Title: Registrierter Markenberater in Indonesien | Markenanmeldung & Lizenzregistrierung

Meta Description: Offiziell registrierter IP-Berater (Konsultan KI) in Indonesien mit über 18 Jahren Erfahrung. Spezialisiert auf Markenanmeldungen & Lizenzregistrierungen beim DGIP.

Focus Keywords: Markenanmeldung Indonesien, Markenrecht Indonesien, Lizenzvertrag Registrierung DGIP, IP Berater Indonesien

Ihr offizieller und registrierter IP-Berater (Konsultan KI) in Indonesien

Wir sind offiziell beim Ministerium für Recht der Republik Indonesien registrierte und vereidigte Berater für geistiges Eigentum (Konsultan Kekayaan Intelektual / Konsultan KI). Mit über 18 Jahren Facherfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes haben wir zahlreichen nationalen und internationalen Unternehmen erfolgreich dabei geholfen, ihre Marken beim indonesischen Patent- und Markenamt (DJKI / DGIP) zu schützen und rechtssicher einzutragen.

Neben der direkten Markenanmeldung in Indonesien liegt ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Expertise auf der amtlichen Registrierung von Markenlizenzverträgen zwischen ausländischen Markeninhabern (Lizenzgebern) und indonesischen Partnerunternehmen (Lizenznehmern).

Wichtiger rechtlicher Hinweis: Nach indonesischem Recht darf die amtliche Registrierung von Lizenzverträgen beim DJKI ausschließlich durch einen registrierten IP-Berater (Konsultan KI) durchgeführt werden – nicht durch allgemeine Rechtsanwälte (Advokat).

 

Warum die Registrierung eines Lizenzvertrags in Indonesien zwingend erforderlich ist

Eine Markenlizenz ist die gesetzliche Erlaubnis eines eingetragenen Markeninhabers an eine dritte Partei zur Nutzung der Marke auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften (Artikel 1 Ziffer 18 des indonesischen Marken- und Herkunftsbezeichnungsgesetzes UU Nr. 20 aus dem Jahr 2016).

Die Eintragung der Lizenzvereinbarung beim DGIP (DJKI) ist aus folgendem Grund von entscheidender strategischer und rechtlicher Bedeutung:

„Eine Lizenzvereinbarung, die nicht beim Amt registriert ist, entfaltet keine Rechtswirkung gegenüber Dritten.“

(Artikel 42 Abs. 5 des indonesischen Markengesetzes UU Nr. 20/2016)

 

Was bedeutet diese Gesetzgebung für ausländische Lizenzgeber und lokale Partner?

Wird eine Lizenzvereinbarung nicht amtlich beim indonesischen Markenamt registriert, bleibt der Vertrag zivilrechtlich nur zwischen den unterzeichnenden Parteien (Lizenzgeber und Lizenznehmer) gültig.

Die Konsequenz für den indonesischen Lizenznehmer:

Ohne die offizielle Eintragung ist das Lizenzrecht gegenüber der Öffentlichkeit und dem Staat rechtlich nicht anerkannt. Der Lizenznehmer ist dadurch nicht berechtigt, zivilrechtliche Klagen einzureichen oder Strafanzeige gegen Dritte zu erstatten, die die Marke in Indonesien unbefugt oder gefälscht nutzen.

Strategische Vorteile des Lizenzmodells auf dem indonesischen Markt

Das Lizenzmodell ermöglicht es indonesischen Unternehmen, sich voll und ganz auf das Marketing, den Vertrieb und die Marktentwicklung von Waren oder Dienstleistungen zu konzentrieren, ohne eigene Produktionsanlagen oder Dienstleistungskonzepte in Indonesien von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Praxisbeispiel:

In von uns betreuten Fällen besitzen ausländische Lizenzgeber – wie beispielsweise Unternehmen aus Deutschland – eigene Produktionsstätten, hochqualitative Produktentwicklungen und die eingetragenen Markenrechte für die Waren. Die indonesischen Partnerunternehmen übernehmen als Lizenznehmer gezielt den Import, den Vertrieb und das Marketing der aus Deutschland stammenden Produkte vor Ort.

Durch dieses Setup vermeiden lokale Unternehmen extrem hohe Investitions- und Produktionskosten, während der deutsche Markeninhaber seine Markenrechte in Indonesien rechtssicher verwertet und schützt.

Unsere Dienstleistungen für ausländische Markeninhaber & Kanzleien

• Markenanmeldung in Indonesien: Vertretung von ausländischen Unternehmen und Patentanwaltskanzleien bei Direktregistrierungen beim DJKI.

• Amtliche Registrierung von Lizenzverträgen: Rechtskonforme Ausarbeitung, Überprüfung und Einreichung von Lizenzvereinbarungen.

• Markenrecherche & Einspruchsverfahren: Überprüfung von Kollisionsrisiken (Trademark Search) und Vertretung bei Widersprüchen.

• Portfolio-Management: Verlängerungen (Renewals), Übertragungen (Assignments) und Namens-/Adressänderungen.

• 
  

Kontaktieren Sie unsere Experten für Markenrecht in Indonesien

Möchten Sie Ihre Marke in Indonesien schützen oder einen Lizenzvertrag rechtssicher eintragen lassen? Wir beraten ausländische Unternehmen, Rechtsabteilungen und internationale Patentanwaltskanzleien präzise und zuverlässig.

• E-Mail: ip@konsultanki.com

• Website: www.konsultanki.com

• Büro: Jakarta, Indonesien

MULA Kantor Indonesia Lt. 2

Haery 1 Building

Jl. Kemang Selatan No.151, RT.4/RW.4, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560

Phone : +62-21 7814737

Mobile Number : +62 813  17 906 136

 在印度尼西亚拓展业务的中国企业，保护自身的知识产权（IPR）是确保商业安全与合规的关键一步。根据印度尼西亚 2016 年第 20 号关于商标和地理标志的法律，商标权采取“申请在先原则”（First-to-File），且商标许可协议必须在印尼知识产权总局（DJKI）进行官方备案，方能对第三方产生法律效力。

作为在印度尼西亚共和国法律部（Kementerian Hukum RI）官方注册并受誓的专业知识产权顾问（Konsultan KI），我们为进入印尼市场的跨国企业与投资者提供专业、高效的商标注册、审查答辩以及商标许可备案全流程法律服务。

1. 为什么选择我们？18 年专业知识产权服务经验

我们是在印尼法律部官方注册且受誓的知识产权顾问团队，在知识产权（IPR）领域拥有 18 年 的丰富执业经验。至今，我们已成功协助众多印尼本土及跨国企业向印度尼西亚知识产权总局（DJKI）申请并获得商标注册。

除了协助企业办理印尼本地的商标注册外，我们还拥有丰富的实务经验，专门协助 海外商标所有权人（许可人/Licensor） 与 印尼当地企业（被许可人/Licensee） 办理 商标许可备案（Pencatatan Lisensi Merek） 手续。

⚠️ 重要法律提示： 根据印尼相关法律规定，商标许可备案手续 必须由官方注册的知识产权顾问（Konsultan KI）协助办理，一般执业律师/普通律师（Advokat）无权代理此项专项备案业务。

2. 为什么商标许可备案（Lisensi Merek）至关重要？

根据印度尼西亚 2016 年第 20 号《商标与地理标志法》第 1 条第 18 款之规定：

“许可（Licensing）是指注册商标所有权人根据书面协议，在符合法律法规的前提下，授权他人使用其注册商标的法律行为。”

将商标许可协议向印尼法律部知识产权总局（DJKI）进行官方备案具有极为关键的法律意义。根据该法 第 42 条第 5 款 之规定：

“未经过官方备案的商标许可协议，对第三方不产生法律效力。”

⚖️ 法律条款深度解析：

如果商标许可协议未向印尼知识产权总局（DJKI）进行备案，该协议仅在签署双方（商标所有权人与授权被许可人）之间具有民事约束力。然而，被许可人将无权针对未经授权擅自使用该商标的第三方提起民事诉讼或刑事控告，因为国家层面尚未公开承认并公示其独占或非独占的许可使用权。

3. 中印尼商业合作最佳模式：专注于市场营销与销售

通过“商标许可”这一法律合作模式，印尼当地企业无需投入巨额资金自行建厂或研发产品，即可合法使用成熟的海外品牌，从而能够 集中全力开展在印尼本土的市场推广与产品销售。

在我们所代理的众多商标许可备案案例中，许多典型的合作模式为：

• 商标所有权人（许可人/Licensor）： 来自 中国 的企业，在中国拥有成熟的制造工厂、生产线以及商品注册商标证书；

• 印尼本地企业（被许可人/Licensee）： 专注于产品在印尼市场的渠道拓展、营销与销售。

在此模式下，印尼合作企业无需承担高昂的重资产制造成本，即可快速引入中国优质的产品与品牌，并集中精力深耕印尼市场，实现中印尼双方企业的互利共赢。

4. 我们的专业知识产权服务范围

• 印尼商标注册与查询 (Trademark Application & Search): 商标查重、可注册性评估、尼斯分类（Nice Classification）精准匹配及全流程代办。

• 商标许可官方备案 (Trademark License Recordation): 起草与审查印尼法律合规的许可协议，向 DJKI 提交官方备案并获取备案证书。

• 商标驳回复审与答辩 (Trademark Office Action & Appeal): 处理审查阶段的驳回通知、异议答辩及撤销申请。

• 商标续展与变更 (Trademark Renewal & Modification): 商标十年续展、所有权变更、名称及地址变更等。

5. 联系我们 (Contact Us)

如果您准备在印度尼西亚申请商标注册，或需要将您在中国/海外的商标许可给印尼合作伙伴并办理官方备案，欢迎随时与我们的专业团队联系。

• 机构名称: KonsultanKI.com

• 官方网站: |www.konsultanki.com & www.acsipexpert.com 

• 办公地址: MULA Kantor Indonesia, Haery 1 Building, Jl. Kemang Selatan No.151, Jakarta Selatan, Indonesia

• 咨询热线 / WhatsApp: +62 813-1790-0900

• 电子邮箱: ip@konsultanki.com & info@acsipexpert.com

Kami adalah Konsultan Kekayaan Intelektual (Konsultan KI) Terdaftar dan Resmi di Indonesia, memiliki izin resmi dan tersumpah dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kami memiliki pengalaman di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama 18 Tahun. Telah banyak Perusahaan-Perusahaan di Indonesia yang telah kami bantu untuk mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI.

Selain mendaftarkan merek-merek Perusahaan di Indonesia, kami telah banyak pula membantu melakukan Pencatatan Lisensi Merek antara Perusahaan Luar Negeri selaku Pemilik Merek dan Pemberi Lisensi dengan Perusahaan-Perusahaan Indonesia selaku Penerima Lisensi. Proses Pencatatan Lisensi ini wajib dibantu oleh Konsultan Kekayaan Intelektual bukan oleh Advokat.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar (Pasal 1 Angka 18 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Bahwa Pencatatan Perjanjian Lisensi ke DJKI Kementerian Hukum RI sangat penting untuk dilaksanakan karena :

"Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga". (Pasal 42 Ayat 5 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Penjelasan dari Pasal diatas adalah :

Jika lisensi tidak dicatatkan ke DJKI Kementerian Hukum RI, maka perjanjian lisensi tersebut tetap mengikat dan sah bagi para pihak yang menandatanganinya (pemilik merek dan penerima lisensi) secara keperdataan. Namun, penerima lisensi tidak dapat melakukan Gugatan Perdata atau Laporan Pidana kepada pihak lain yang menggunakan merek tanpa izin karena keberadaan hak lisensinya belum diakui secara publik oleh Negara.

Bahwa dengan konsep perjanjial lisensi ini, Perusahaan-Perusahaan di Indonesia tetap bisa fokus melakukan marketing dan penjualan terhadap produk barang atau jasanya tanpa harus berfikir memproduksi barang atau memikirkan konsep jasa yang akan ditawarkan di Indonesia. 

Beberapa Perusahaan di Indonesia yang kami tangani pencatatan perjanjian lisensinya adalah Pemilik Merek merupakan Perusahaan dari Negara China yang memiliki Pabrik dan memproduksi suatu barang dan memiliki sertifikat pendaftaran merek atas barang yang di produksinya, sementara Perusahaan di Indonesia lebih fokus melakukan penjualan atas produk barang yang diproduksi di Negara China tersebut. Sehingga pada tahap ini, Perusahaan di Indonesia tidak akan berfikir untuk memproduksi barang yang membutuhkan biaya yang sangat mahal namun bisa fokus melakukan marketing dan penjualan atas barang tersebut di Indonesia. 

👉 Please Contact Us - Link Below :

Whatsapps Number : 0813.17.906.136

Email : ip@konsultanki.com

Pendaftaran Merek Dagang dan Merek Jasa bagi perusahaan sangat penting sekali berikut beberapa poin pentingnya :

1. Merek Dapat Memperbesar Usaha

Perusahaan yang sudah memiliki pendaftaran merek bisa semakin memperbesar usahanya dengan memberikan lisensi kepada pihak lain. Perusahaan bisa menjadi besar dengan cara membuka cabang sendiri atau membuka skema kerjasama dengan perjanjian lisensi dengan konsep waralaba. Salah satu syarat waralaba adalah perusahaan sudah memiliki sertifikat merek. Proses pencatatan lisensi wajib dicatatkan di DJKI Kementerian Hukum RI dengan bantuan Konsultan HKI terdaftar.

2. Merek Merupakan Aset Perusahaan

Merek merupakan aset perusahaan salah satu contohnya adalah PT. Nyonya Meneer dimana 72 sertifikat merek dagangnya setelah dilakukan penilaian (appraisal) dihargai senilai Rp. 200.000.000.000 dan setelah dijual ke pihak lain dengan penjualan dibawah tangan secara notaril dihargai sebesar Rp. 10.250.000.000. (http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive).

3. Melindungi Investasi Perusahaan

Perusahaan pasti akan beriklan untuk menawarkan produk barang dan jasanya kepada konsumen. Mengiklankan produk dan jasa melalui media massa berupa website, televisi dan surat kabar akan sangat beresiko jika produk barang dan jasa yang kita iklankan perusahaan kita tidak memiliki sertifikat merek karena bisa di somasi oleh pihak lain.

4. Pendaftaran Merek Sangat Penting untuk Mencegah Biaya yang Lebih Besar di Kemudian Hari

Menunda pendaftaran merek dapat membuat perusahaan menghadapi berbagai risiko ketika merek sudah terlanjur dikenal dan digunakan secara luas. Jika kemudian muncul persoalan terkait penggunaan merek, perusahaan dapat menghadapi konsekuensi bisnis seperti perubahan identitas, penyesuaian kemasan, perubahan materi promosi, atau biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian masalah tersebut. Karena itu, melakukan perencanaan dan pendaftaran merek sejak awal dapat menjadi langkah preventif dalam pengelolaan risiko bisnis.

Perubahan merek akan sangat fatal karena akan mengeluarkan biaya branding dari awal kembali merek pun sangat berkaitan dengan materi promosi perusahaan seperti kemasan produk yang kita jual ke pasaran.

Jika Perusahaan anda akan segera melaunching produk di pasaran, maka segera daftarkan mereknya terlebih dahulu sebelum melaunchingnya di pasaran.

👉 Please Contact Us :

Klik Gambar WA diatas 0813.17.906.136